RAKOR : Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, menyampaikan pendapat saat menghadiri rapat koordinasi teknis perumahan perdesaan bersama Kemendagri di Jakarta, Selasa (29/4).
JAKARTA, MENITNEWS.id – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, menghadiri rapat koordinasi teknis perumahan perdesaan, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4). Dalam pertemuan tersebut, Jamhuri dengan tegas menyuarakan aspirasi masyarakat pedesaan.
Rakor yang dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan strategi nasional dalam penyediaan hunian layak di wilayah perdesaan.
Dalam forum tersebut, Jamhuri mempertanyakan secara langsung kepada pemerintah pusat terkait mekanisme dan teknis pelaksanaan program perumahan perdesaan. Dia menyoroti apakah terdapat kuota khusus untuk tiap kabupaten serta bagaimana skema pembiayaannya.
“Apakah melalui APBN, melibatkan pihak ketiga seperti developer, atau cukup ditangani oleh pemerintah daerah,” tanya Jamhuri.
Dia juga menegaskan, yang menjadi persoalan di daerah bukan sekadar angka, tapi bagaimana rumah-rumah layak huni ini benar-benar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat miskin di pedesaan.
Dia berharap, program rumah layak huni harus tepat sasaran dan tidak terjebak dalam prosedur teknis yang justru menghambat manfaat langsung kepada rakyat.
“Kami juga meminta agar pemerintah pusat memberi ruang fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” pintanya.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal yang lebih konkret dan berpihak pada masyarakat bawah, khususnya mereka yang hingga kini belum memiliki akses terhadap perumahan yang layak. (*)
